TatarMedia.ID - Viral di media sosial penyegelan kantor Desa di Sukabumi Jawa Barat pada Jumat (01/12/2023) kemarin.
Sejumlah warga geruduk kantor desa dan melakukan aksi penyegelan kantor dan akses masuk kantor desa.
Aksi penyegelan ini terjadi di Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (01/12) kemarin.
Baca Juga: Kantor Desa di Sukabumi Disegel Warga Minta Transparansi Anggaran
Buntut dari persoalan antara warga dengan pemerintah Desa Cihamerang mulai menemukan titik temu setelah Kapolsek Kalapanunggal dan Camat Kabandungan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang melakukan aksi.
Pertemuan dilakukan di rumah Rudi Gunawan di Kampung Cileleu Desa Cihamerang pukul 20. 23 WIB tadi malam.
"Kami bersama.pak Camat Kabandungan tadi malam melakukan mediasi dengan perwakilan warga dan hasilnya warga sepakat nanti siang (Sabtu) , pintu pagar kantor desa akan dibuka kembali, " ungkap Kapolsek Kabandungan, Iptu Damar Gunawan, Sabtu (02/12) pagi ini.
Baca Juga: Sindikat Penipu Berkedok Kadis Pertanian dan Turis Brunei Darussalam Ditangkap di Semarang
Menurut Damar, penyegelan akses masuk Kantor Desa Cihamerang dilakukan warga yang menuntut keterbukaan pihak Desa dalam hal pembangunan di wilayahnya.
"Kemarin (Jumat) pada saat perwakilan warga datang ke kantor desa, kebetulan Kadesnya sedang kegiatan rapat diluar desa, jadi tindakan warga menyegel kantor desanya merupakan tindakan spontanitas saja," jelas Damar.
Baca Juga: WhatsApp Bupati Cianjur di Hack Kirim Undangan Pernikahan Bervirus
Ditempat terpisah Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede melalui Kasi Humas, Iptu Aah Saepul Rohman, menanggapi positif rencana pembukaan segel Kantor Desa oleh warga.
Dengan kembali dibukanya akses masuk kantor Desa, sambung Aah, maka pelayanan kepada warga akan kembali optimal.
"Bapak Kapolres memberikan apresiasi terhadap rencana pembukaan segel pintu pagar desa serta beliau mengharapkan semua pihak agar mengedepankan pendekatan komunikasi dan musyawarah dalam menyikapi permasalahan yang terjadi antara pemerintah desa dengan warganya," ujar Aah.(*)