Masuki Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Sukabumi Akan Pantau Aktivitas Kampanye Hingga Media Sosial

TatarMedia.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi pengawasan masa kampanye dan strategi pengawasan serta penyampaian program berikut  jadwal tahapan kampanye Pemilu 2024.

Rakor ini melibatkan unsur KPU, TNI/Polri, Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, DKIP, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Jum'at (02/02/2024).

Dalam kegiatan ini Budi Ardiansyah, Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, menyatakan tahapan kampanye yang dimulai sejak 28 November 2023 akan berakhir pada 10 Februari 2024.

Baca Juga: Susul Mahfud MD, Ahok Mengundurkan Diri dari Komisaris Utama Pertamina

"Selanjutnya masa tenang dimulai pada 11 sampai 13 februari 2024 mendatang," ungkap Budi.

Abdullah Sarabiti, Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi menjelaskan, Bawaslu menerapkan sejumlah strategi dalam pengawasan baik monitoring secara langsung di lapangan maupun monitoring di media sosial untuk mengawasi tim kampanye agar tetap mengikuti aturan kampanye.

"Dalam masa tenang maka semua atribut alat peraga kampanye harus sudah bersih, dan kami imbau kepada tim pemenangan, disamping itu juga kami akan melakukan monitoring secara serentak di masa tenang bersama stakeholder terlibat seperti Polres, Kodim, KPU dan unsur pemerintah daerah lainnya" jelas Sarabati di Aula Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Kadupugur Cicantayan, Jumat (02/02).

Baca Juga: ICMI Jabar Komentari Demo Guru Honorer Sukabumi

Ditambahkan Anzar Kusnandar selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Sukabumi, Bawaslu akan serius menjalankan aturan yang sudah ditentukan.

Ditegaskan Anzar, peserta Pemilu patut ikuti ketentuan dan menjaga kondusifitas pesta demokrasi ini, sehingga hasil dari kegiatan demokrasi betul betul memberikan dampak positif bagi masyarakat kabupaten Sukabumi.

Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Sukabumi Pelototi Logistik Pemilu 2024

"Kami akan membuat player himbauan untuk di sebar di media sosial, membuat surat edaran kepada tim pemenangan, dan melakukan pengawasan langsung secara serentak, baik tingkat kabupaten atau kecamatan" tegas Anzar.(*)