Kubu Gus Yahya Menolak, Sebut Penetapan Pj Ketum PBNU Lewat Pleno Tidak Legit

TatarMedia.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum. Namun menurut kubu Gus Yahya, keputusan itu dianggap tidak sah.

Kubu Gus Yahya melalui Sekretaris Jenderalnya, Amin Said Husni, menyatakan bahwa rapat pleno yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, tidak memiliki legitimasi karena bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Menurut Kubu Gus Yahya, para kiai sepuh melalui pertemuan di Ploso dan Tebuireng sudah memberi peringatan tegas bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak diperbolehkan, sehingga setiap langkah yang berasal dari rapat tersebut dianggap melanggar konstitusi internal PBNU.

Baca Juga: Surat Pemecatan Gus Yahya Dipertanyakan, Ketum PBNU: “Tidak Resmi”

“Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART, dan segala langkah yang bersumber dari sana juga melanggar aturan organisasi," ujar Amin, di Jakarta (9/12/2025).

Amin Said Husni menambahkan bahwa rapat pleno itu tidak memenuhi syarat formal sebagai rapat sah karena hanya dihadiri oleh sebagian kecil anggota yang berhak pleno, diperkirakan hanya seperempat bagian dari total anggota penuh.

Baca Juga: Sindiran Endipat Wijaya soal Donasi Rp10 Miliar, Ferry Irwandi Akhirnya Angkat Suara

"Yang disebut Rapat Pleno di Hotel Sultan tidak memiliki legitimasi apa pun, karena yang hadir hanya seperempat saja dari anggota pleno. Karena itu, mayoritas anggota menolak. Sebagian besar anggota pleno PBNU tetap taat pada arahan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng," tuturnya.

Oleh karena itu, hasil keputusan penetapan Pj Ketum dianggap tidak mewakili mayoritas pengurus PBNU yang sah. Lebih jauh, Amin mengungkapkan penyesalan atas konflik internal yang muncul di tubuh PBNU, terutama di saat Indonesia tengah menghadapi bencana di beberapa wilayah.

Ia meminta maaf kepada warga nahdliyin dan masyarakat luas atas keterlibatan PBNU dalam perseteruan kepemimpinan di saat situasi nasional membutuhkan kesolidan dan perhatian bersama.

Baca Juga: Mengenal Hudi Dananjoyo, VP Sekretaris SKK Migas yang Meninggal Usai Kecelakaan Sepeda