Komisi III DPRD Evaluasi Perumda BPR dan AM-TJM Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi

TatarMedia.ID - Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kordinasi (rakor) bersama dua mitra Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Rakor komisi III DPRD melibatkan Perumda Air Minun Tirta Jaya Mandiri (AM-TJM) dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Sukabumi, yang dilangsungkan di Kantor Perumda AM-TJM Cibadak, Kamis (03/10/2024).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2024 - 2029 dari Fraksi Partai Gerindra, Hera Iskandar, rakor kali ini merupakan tindak lanjut hasil rapat DPRD beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Babak Baru Kerjasama Pemkab Sukabumi di Sektor Hilirisasi Pertanian Dengan Nilai Investasi 3 Triliun

"Dengan komisi III yang baru ini, kita coba mendalami mengenai tupoksi dan kinerja mitra kerja kita Perumda AM-TJM dan dengan Perumda BPR Sukabumi,"

"Kita melihat dari beberapa segi yaitu profil mereka, lalu permodalan, jalur kontribusi, distribusi, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) seperti apa. Dan tadi kami sudah menerima informasi-informasi tersebut," ungkap Hera Iskandar kepada TatarMedia.ID, Kamis (03/10).

Komisi III DPRD menekankan, Perumda dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD tahun anggaran 2024 dengan capaian kinerja.

Baca Juga: Berlimpah Hadiah BRImo FSTVL Bagi Pengguna Setia Super Apps BRImo

"Kita ingin peningkatan PAD, dimana tadi sudah dibahas hambatan seperti apa, solusi juga seperti apa, tadi sudah kita sampaikan," tukasnya.

Hasil analisa sementara Komisi III DPRD, dua Perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi ini mengalami tren positif di tahun 2024.

"Kontribusi atas PAD perusahaan daerah masih dalam kondisi bagus, sehat dan cukup baik. Tetapi kami pandang perlu ditingkatkan karena masih banyak peluang pasar di kabupaten Sukabumi, Dan kita tadi sudah berdiskusi untuk kemudian kita mencari solusi seperti apa." jelas Hera Iskandar.

Baca Juga: Percetakan Uang Palsu di Sukabumi Bikin Masyarakat Resah Upal Beredar, Ini Antisipasi BPR Sukabumi

Masih kata Hera, Komisi III DPRD miliki kewenangan dalam menentukan peraturan yang kemudian dijadikan landasan mitra komisi dalam bekerja.

"Beberapa rekomendasi yang sudah kami sampaikan, pertama kepada BPR Sukabumi agar lebih posisioning mau bermain perbankan di arah mana, karena kalau BPR Sukabumi main dengan Bank konvensional nasional lain jelas akan kalah bersaing, terutama dalam suku bunga.