Tito Karnavian : Sertifikat Retret Kepala Daerah di Magelang Akan Ada Perbedaan

TatarMedia.ID - Memasuki hari ke-4 pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sebanyak 47 kepala daerah masih belum hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara yang dimulai sejak 21 hingga 28 Februari 2025 ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, dari total 503 kepala daerah, terdapat 53 orang yang absen.

Baca Juga: Rumah Pohon Jatiasih, Spot Healing Menangkan di Tengah Panasnya Kota Bekasi

Rinciannya, 47 kepala daerah tidak memberikan keterangan, 5 orang absen karena sakit, dan 1 orang lainnya berhalangan hadir karena urusan keluarga.

"Sebanyak 47 kepala daerah belum ada kabar mengapa tidak mengikuti retret. Lima orang sakit, dan satu karena keperluan keluarga," kata Bima Arya dalam keterangan persnya, Minggu, 23 Februari 2025.

Baca Juga: Bocah 6 Tahun Tenggelam di Kolam Renang Hotel di Garut Ternyata Ini Penyebabnya

Sertifikat Peserta Retret Akan Dibedakan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan akan ada perbedaan sertifikat bagi kepala daerah yang mengikuti retret sejak awal dan mereka yang baru bergabung di tengah acara.

"Kita akan bedakan sertifikatnya. Yang hadir minimal 90 persen akan mendapat sertifikat lulus, sedangkan yang datang di tengah-tengah hanya akan menerima sertifikat telah mengikuti," ujar Tito di Kompleks Akmil Magelang.

Baca Juga: Masak Mudah Hari Ini: Resep Membuat Sayur Mangut Super Nikmat

Tito menambahkan, panitia tetap membuka kesempatan bagi kepala daerah yang ingin menyusul bergabung dalam kegiatan tersebut. "Kita welcome untuk bergabung, tapi sertifikatnya hanya akan menyebutkan 'telah mengikuti' tanpa kata 'lulus'. Ini sebagai bentuk apresiasi saja," jelasnya.

Kader PDIP Tetap Ikut Meski Ada Larangan dari Megawati

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat instruksi Nomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025 yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut.