KPK Luncurkan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Photo Author
- Rabu, 5 Maret 2025 | 22:53 WIB
Pemkab Sukabumi ikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah bersama KPK (Rudi)
Pemkab Sukabumi ikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah bersama KPK (Rudi)

TatarMedia.ID - Bupati Sukabumi Asep Japar ikuti peluncuran indicator Indek Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 secara daring dari Pendopo Sukabumi, Rabu (05/03/2025).

Dari Jakarta, pimpinan KPK Setyo Budianto mengajak para kepala daerah mencegah korupsi. Sebab pemberantasan korupsi bukan hanya penegakan hukum, namun pencegahan lebih utama.

"Seringkali pencegahan dianggap sepele. Padahal, pencegahan paling efektif adalah penindakan," ujar Setyo Budianto di Jakarta, Rabu (05/03).

Baca Juga: Kondisi Banjir dan Data Korban Terdampak di Jabodetabek

Berbicara pencegahan, terdapat delapan area pencegahan korupsi daerah yang masuk ke dalam IPKD MCP 2025. Dari semua itu, mengerucut ke 16 sasaran dan 111 indikator.

"Indikator itu berbicara skor yang menjadi acuan. Alangkah baiknya tidak hanya mengejar angka, namun ke upaya pencegahan itu bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir," jelasnya.

Pimpinan KPK berharap MCP bukan sekadar center. Akan tetapi bisa menjadi control dan lainnya.

Baca Juga: Asep Japar Lanjutkan Program Beasiswa Yang Diinisiasi Mantan Bupati Marwan Hamami

"Kita harus bisa menjadikan MCP menjadi sebuah monitoring, kontroling, dan lainnya. Jadi, mari kita tingkatkan dan berdayakan untuk lebih bagus lagi di masa yang akan dating," tandasnya.

Hal senada pun disampaikan Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya. Menurut Dia, MCP harus benar-benar dipedomani dan dilaksanakan sebaik mungkin bukan sekadar pemenuhan skor saja.

"Jangan sampai MCPnya tinggi, namun berbeda dengan kenyataan di lapangan," tegasnya.

Baca Juga: Munas VI ADKASI, Perkuat Fungsi DPRD di Daerah Dalam Merumuskan Poin Strategis Untuk Diusulkan ke Kemendagri

Maka dari itu, MCP ini sangatlah perlu untuk pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Semua itu demi menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi.

"Intinya ikuti dan patuhi aturan," pungkasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Dian Syahputra Pasi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

5 Perlengkapan Darurat yang Harus Ada di Setiap Rumah

Selasa, 9 Desember 2025 | 06:00 WIB
X