Demo 28 Agustus: Buruh Tolak PHK dan Desak Kenaikan PTKP Jadi Rp 7,5 Juta

TatarMedia.ID - Pada Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan buruh dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demo di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR.

Demo buruh ini dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan diikuti oleh sekitar 5.000 hingga 10.000 peserta dari Jakarta, Karawang, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, serta daerah lainnya.

Selain menuntut kenaikan upah minimum sebesar 10,5 persen, para buruh juga menyuarakan berbagai isu penting lainnya di demo kali ini.

Baca Juga: Dulu Dikagumi, Ustaz Evie Effendi Kini Dilaporkan KDRT Oleh Sang Anak

Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi beban pajak bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah.

Selain itu, para buruh juga mendesak penghapusan praktik outsourcing yang dianggap masih meluas, meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatasi praktik tersebut hanya untuk pekerjaan tertentu.

Mereka menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas.

Baca Juga: Aksi Demo Hari Ini di Gedung DPR: Ini 4 Tuntutan Masyarakat yang Menggema

Para buruh juga menolak praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, dan mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus PHK, serta memastikan pesangon dibayar penuh.

Selain itu, mereka menuntut agar pemerintah menghapus pajak atas pesangon, tunjangan hari raya, dan jaminan hari tua, serta menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.

Dalam bidang politik, para buruh mendesak agar Pemilu 2029 didesain ulang untuk lebih representatif dan demokratis. Mereka juga menuntut pemerintah, untuk serius memberantas korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Baca Juga: Thom Haye Menuju Persib? Ini Kisah Petualangannya dari Belanda ke Indonesia

Aksi ini mendapat pengamanan ketat dari aparat keamanan. Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan pengalihan arus di beberapa titik, seperti Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota Jakarta, untuk mengantisipasi kemacetan dan memastikan kelancaran aksi.