TatarMedia.ID - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara ikuti rapat pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi tahun 2024, di Gedung Pendopo, Sukabumi, Rabu (22/11/2023).
Pembahasan UMK Sukabumi 2024 melibatkan forum Dewan Pengupahan Kabupaten, Pimpinan Daerah, Disnakertrans (Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi) dan sejumlah OPD terkait.
"Tadi sudah ada pembahasan yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat teknis. Yaitu bagaimana kita melihat kemungkinan pengupahan di 2024 yang akan datang," ungkap Yudha Sukmagara.
Baca Juga: UMK 2024 Ada Kenaikan, UMP Jawa Barat 2024 Sudah Ditetapkan Pemprov Jabar
Menurut Yudha Sukmagara, dalam rapat kali ini dibahas rumus penghitungan UMK sesuai dengan formula tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan domestik bruto.
Yudha menambakan penghitungan UMK harus dilakukan dengan penuh ekstra hati-hati agar memenuhi seluruh ketentuan maupun regulasi yang berlaku.
Satu sisi kata Yudha, kondisi dunia industri khususnya di Sukabumi sedang mengalami penurunan namun disisi lain kebutuhan pekerja juga perlu diperhatikan.
Baca Juga: Apindo Isyaratkan Upah Minimum Kabupaten Sukabumi 2024 Tidak Naik Jika...
"Kondisi sekarang ini banyak industri-industri (di Sukabumi) yang tutup atau memindahkan investasi ke tempat lain. Sedangkan kita ketahui investasi-investasi ini berdampak pada sektor penyerapan tenaga kerja," ungkap Yudha.
Sehingga sambung Dia, permasalah UMK ini harus bisa dicermati bersama dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif di kabupaten Sukabumi.
"Namun di sisi lain yang juga harus sama diperhatikan adalah upah buruh pun harus sesuai agar kebutuhan karyawan bisa terpenuhi," tukasnya.
Meski bukan sebagai penentu final kenaikan gaji, kepada Dewan Pengupahan Yudha Sukmagara ingatkan agar mereka bisa lebih cermat dalam merumuskan rekomendasi UMK Sukabumi 2024 secara tepat.