TatarMedia.ID - Asep Japar menegaskan seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat menerima layanan kesehatan secara optimal.
Bupati Sukabumi menyebut bahwa lebih dari 97 persen penduduk Kabupaten Sukabumi telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Namun menurut Asep Japar, hanya sekitar 70 persen diantaranya memiliki status kepesertaan aktif.
Baca Juga: Paripurna DPRD Agenda Rekomendasi LKPJ Bupati Sukabumi Tahun Anggaran 2024
Hal ini diungkap Bupati Sukabumi, Asep Japar dalam rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang digelar di Hotel Augusta Palabuhanratu, Rabu (30/4/2025).
"Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua. Saya minta seluruh puskesmas dan rumah sakit berperan aktif membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu, agar dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal," ungkap Asep Japar, Rabu (30/04).
Dalam rapat dinas yang diikuti seluruh kepala puskesmas dan rumah sakit se-Kabupaten Sukabumi, Bupati menjelaskan, seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus bersinergi mewujudkan layanan kesehatan gratis secara maksimal.
Baca Juga: Mayday 2025 SP TSK SPSI : Ada Potensi PHK Massal di Sukabumi
"Puskesmas sudah terbiasa memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Ke depan, saya dorong rumah sakit daerah, seperti RS Sekarwangi dan Palabuhanratu untuk naik kelas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana," tegas Asep Japar.
Apabila dimungkinkan, sambung Asep Japar, pihak ketiga bisa berkolaborasi memperluas akses layanan medis bagi masyarakat supaya seluruh rumah sakit daerah dapat memberikan pelayanan komprehensif dengan kualitas terbaik.
Hadir dalam kegiatan yang sama, Wakil Bupati, Andreas, menekankan pentingnya keseriusan seluruh jajaran dalam menjalankan program kesehatan gratis.
Baca Juga: Kasad Maruli Simanjuntak Didampingi Asep Japar Resmikan Sarana Pengairan Ciemas Sukabumi
Andreas meminta program ini tidak hanya sebagai ajang seremonial, namun pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat harus berjalan maksimal.
"Pelayanan harus nyata dan menyentuh langsung masyarakat. Kedisiplinan birokrasi, khususnya di sektor kesehatan, merupakan kunci utama," pinta Andreas.