TatarMedia.ID - Bupati Sukabumi Asep Japar didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, dan Sekretaris Daerah, Ade Suryaman, hadiri rakor penguatan sinergi pemberantasan korupsi pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta, Kamis (10/07/2025).
Acara ini dihadiri oleh para Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta Inspektur dari seluruh wilayah kerja Wilayah II, mencakup Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, sebagai upaya bersama dalam mencegah serta memberantas korupsi pasca pelantikan kepala daerah baru di berbagai wilayah.
Baca Juga: Pansus DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Raperda RPJMD Tahun 2025-2029
Kegiatan ini dibuka secara resmi dengan sambutan dan arahan dari Pimpinan KPK dan keynote speech oleh Gubernur DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi secara simbolis oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi sebagai representasi daerah.
Rakorkada ini terdiri dari dua sesi diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian/lembaga strategis, di antaranya dari Bappenas, Kemendagri, KemenPAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung dan Polri.
Baca Juga: Bawa Spesifikasi Gahar, Samsung Galaxy Z Fold 7 Meluncur dengan Harga Mulai 28 Juta
Seluruh paparan membahas strategi pemberantasan korupsi, efektivitas pengelolaan belanja daerah, transparansi pelayanan publik, hingga peningkatan indeks integritas nasional.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungannya terhadap agenda ini.
"Komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat di tingkat legislatif dan eksekutif daerah. Kami siap bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Budi Azhar, Kamis (10/07).
Baca Juga: Profil Putri Karlina, Calon Menantu Dedi Mulyadi yang Berprofesi Wakil Bupati Garut
KPK menyampaikan bahwa koordinasi semacam ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi supervisi, serta bentuk nyata upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Acara ini diharapkan membawa dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.(*)