TatarMedia.ID - Istilah UMR, UMP, dan UMK sering disinggung dalam diskusi tentang upah minimum di Indonesia, terutama oleh pekerja yang ingin memastikan hak dan kewajiban ketenagakerjaan terpenuhi sesuai regulasi.
Meski istilah UMR, UMP, dan UMK ini berkaitan dengan upah minimum, fungsi dan penggunaannya berbeda satu sama lain.
Di Indonesia, pemerintah menetapkan UMR, UMP, dan UMK sebagai batas terendah gaji yang dapat diterima pekerja di wilayah tertentu, dengan tujuan melindungi daya beli pekerja sekaligus menyeimbangkan kondisi perekonomian dan tenaga kerja setempat.
Baca Juga: Promo Nataru: Diskon Tiket KAI, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya
1. UMR atau Upah Minimum Regional
UMR adalah istilah lama yang dulu digunakan untuk menyebut standar upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Di dalam aturan yang berlaku beberapa dekade lalu, UMR dirumuskan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi acuan upah pekerja di wilayahnya.
Namun sejak perubahan aturan pengupahan, istilah UMR secara resmi tidak lagi digunakan dalam penyebutan upah minimum. Meskipun demikian, istilah ini masih akrab di telinga banyak orang karena sering dipakai secara informal sebagai sebutan umum untuk upah minimum.
Baca Juga: Triathlon Indonesia Borong Tiga Emas pada SEA Games Thailand 2025
2. UMP atau Upah Minimum Provinsi
UMR pemerintah sekarang menggunakan dua istilah yang lebih spesifik sesuai wilayah administratifnya. Pertama adalah UMP, atau Upah Minimum Provinsi, yang merupakan standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah suatu provinsi.
Besaran UMP berbeda‑beda di setiap provinsi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup di wilayah tersebut, sampai struktur sumber daya yang ada.
Penetapan UMP dilakukan setiap tahun oleh gubernur dengan dasar perhitungan formula resmi yang mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto.
Baca Juga: Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Dukung Atalia Praratya
3. UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMK yang merupakan upah minimum yang berlaku di masing‑masing kabupaten atau kota dalam suatu provinsi. UMK ditetapkan melalui usulan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada gubernur, setelah melalui rekomendasi Dewan Pengupahan setempat.
Secara umum, UMK bisa lebih tinggi dibanding UMP provinsi, karena UMK mencerminkan kondisi ekonomi lokal termasuk daya beli masyarakat, biaya hidup, dan strategi pembangunan wilayah.