TatarMedia.ID - Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono memastikan keberpihakan penuh pasangan Prabowo-Gibran terhadap upaya konservasi alam Indonesia.
Budisatrio memaparkan, keberpihakan tersebut bukanlah wacana, di dalam visi misi Prabowo-Gibran membahas perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, dan hukuman berat kepada pihak yang melanggar.
“Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan dan ekosistem, Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan penuh," tegas Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Baca Juga: Kartu Kesejahteraan Sosial Era Jokowi Akan Dilajutkan Prabowo-Gibran
Lanjut Dia, semua pihak harus turut terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif.
"Mengingat hal ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang," tegasnya.
Budisatrio yang juga menjabat Ketua Panja Penyusunan Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) menjelaskan, sikap tegas Prabowo-Gibran akan ditunjukkan dalam penegakan hukum di setiap pelanggaran.
"Di AstaCita 2 tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. Harus diberikan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR," paparnya.
Selain penegakan hukum, Prabowo-Gibran juga akan melaksanakan kegiatan usaha pelestarian lingkungan dengan semangat kolaborasi melibatkan semua pihak.
"Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka kedepannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi. Baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan," tegas Budisatrio.
Baca Juga: Jaringan Pemred Promedia Audiensi dengan TKN Fanta dan Relawan Digital Prabowo-Gibran
Contohnya, sambung Dia, dalam merehabilitasi hutan rusak, Prabowo-Gibran akan menggunakan skema Public Private People Partnership atau PPPP dimana manfaat terbesar nantinya akan dirasakan masyarakat.
Pria yang menjabat Pimpinan Komisi IV DPR RI menyampaikan, upaya untuk melakukan konservasi alam ini sangat penting dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara yang terdepan dalam ekonomi hijau.