Demo Guru Honorer Sukabumi Tuntut Diangkat PPPK Ini Tanggapan PGRI

TatarMedia.ID - Aksi Demo Guru Honorer kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Rabu (31/01/2024).

Guru Honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) demo menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam aksi demo kali ini, Guru Honorer meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengangkat 5171 Formasi PPPK bagi Guru di tahun 2024 ini.

Baca Juga: Demo Ribuan Guru Honorer Sukabumi Minta Diangkat PPPK

Ditemui dalam aksi demonstrasi Guru Honorer di Kantor Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Jalan Raya Kadupugur, Kecamatan Cijalingan, Kabupaten Sukabumi, Kasi Bidang Hubungan Lembaga Antar Instansi pada PGRI, Endang Sumitra, kepada TatarMedia.ID meminta para peserta demo tetap tertib.

"Jadi silahkan sampaikan aspirasi itu tetapi dengan catatan yang kita sepakati bersama yaitu tertib," tegas Endang Sumitra, Rabu (31/01/2024).

Menurut Endang, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat ini juga tengah mengupayakan aspirasi PPPK bagi Guru Honorer Kabupaten Sukabumi bisa terwujud.

Baca Juga: KPU Kabupaten Sukabumi Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu

"Sekarang lagi rapat koordinasi oleh PGRI Jawa Barat untuk menyikapi beberapa hal atas aspirasi tersebut. Jadi intinya Kita dari organisasi tidak tinggal diam, tetapi juga melakukan upaya namun mungkin berbeda (cara) menyuarakannya," sambung Endang.

Lebih jauh menurut Endang, proses pengangkatan Guru menjadi tenaga PPPK menghadapi sejumlah kendala, sehingga PGRI akan berupaya melahirkan kebijakan yang tentunya lebih pro terhadap Guru.

"Jadi inti masalahnya sebenarnya di regulasi. Kami di Rakernas sekarang PGRI akan berupaya merubah beberapa regulasi yang kurang berpihak kepada Guru," tukasnya.

Baca Juga: Nasib PPPK Guru Honorer di Bawah Naungan Kemenag Kabupaten Sukabumi

"Jadi bukan permasalahan ini saja (PPPK Honorer) ada beberapa regulasi (harus di rubah) seperti Guru sibuk harus mengerjakan LHKS, harus zoom terus dan banyak regulasi lainnya," sambung Dia.

Salah satu aspirasi yang diteriakkan para Guru Honorer dalam aksi demo kali ini adalah, minimnya usulan dan PPPK dari Pemkab Sukabumi di tahun 2024.