Jelang Pleno Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Sukabumi

TatarMedia.ID - Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sukabumi rencananya akan dilangsungkan di Gedung DPRD Palabuhanratu pada 1 hingga 5 Maret mendatang.

Persiapan menjelang Pleno, KPU Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi melibatkan seluruh Unsur Parpol peserta Pemilu dan stakeholder terkait yang dilaksanakan di Hotel Pangrango, Senin (26/02/2024) kemarin.

Ditemui usai kegiatan, Liaison Officer (LO/Naradamping) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Heru, menyatakan apresiasi kepada KPU yang telah menggelar rakor ini.

Baca Juga: Golkar Raih 10 Kursi, Peluang Besar Budi Azhar Jadi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi

"Kami menilai rakor ini inisiatif yang bagus, berarti KPU sudah tanggap terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi nanti dalam pleno.

"Jadi bila dari awal di inventarisir lebih bagus walaupun hari ini belum ada keputusan tata tertib yang pastim Maka kita harapkan dalam satu dua hari kedepan sebelum pleno itu KPU sudah ada tata tertib yang bisa kita disepakati agar kegiatan pleno berjalan lancar," ungkap Heru kepada TatarMedia.ID, Senin (26/02).

Lebih jauh, Heru berikan masukan kepada KPU untuk flashback pada kegiatan Pleno di Pemilu 2019 silam.

Baca Juga: Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 Kabupaten Sukabumi Cek Tanggal dan Lokasinya

"Jangan sampai ada hal-hal yang belum selesai ditingkat bawah yang bisa mewarnai suasana pleno dan nanti menggangu kelancaran pleno.

"Kita juga mengingatkan KPU terhadap potensi-potensi yang bisa mengganggu ketertiban jalannya pleno agar bisa diupayakan atau terantisipasi sedini mungkin," terang Heru.

Terkait potensi kerawanan di dalam Pleno nanti, secara global Heru menilai hal tersebut relatif kecil, karena yang berpotensi cukup rawan adalah Pleno di tingkat Kecamatan.

Baca Juga: Inflasi dan Kenaikan Harga Mengancam Jelang Ramadan Kemendagri Minta Kepala Daerah Bantu Atasi

"Kerawanan itu lebih cenderung dibawah ya, artinya kalau pleno ditingkat KPU, saya kira kita semua LO telah sinergi untuk mengantisipasi hal tersebut,"

"Hanya dibawah ini yang kadang-kadang banyak terjadi peristiwa ataupun kasus yang sifatnya yang mencederai demokrasi . Maka atas hal itu ,kami minta ke KPU agar ditindaklanjuti, Kalaupun misalnya sudah ada indikasi terjadi agar segera ditangani dan diselesaikan." tegasnya.