Akan Diberi Label dan Cap Rumah Penerima Bansos Pemerintah

TatarMedia.ID - Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan pemerintah BPNT Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program keluarga harapan).

Tidak hanya verifikasi dan validasi data, wacananya Dinsos akan melakukan labeling (pemasangan stiker) atau cap sebagai tanda pada rumah penerima bantuan pemerintah itu.

Wacana verifikasi, validasi, dan labeling KPM disambut baik Ketua Parade Nusantara kabupaten Sukabumi, Aum Ruhyandi.

Baca Juga: Bansos BPNT dan PKH Cair Bulan April Ini

Mewakili 381 Desa di Kabupaten Sukabumi, Aum Ruhyandi yang menjabat Kepala Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat menyatakan sepakat dan akan mendukung penuh program tersebut.

"Namun catatan kedepan, bila mendata itu harus jelas, jangan main data saja. Jadi harus langsung turun ke desa dan koordinasi dengan RT/RW dan tokoh masyarakat setempat," ungkap Aum Ruhyandi kepada TatarMedia.ID, Kamis (06/06/2024).

"Hal ini dilakukan untuk mengurangi data KPM yang pura-pura miskin, sementara yang harusnya layak menerima bansos justru  tidak kebagian," sambung Aum.

Baca Juga: Gerakan BRI Menanam - Grow & Green Maknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia : Pulihkan Ekosistem dan Lawan Perubahan Iklim

Menurut Aum jumlah penerima bansos di Desa Padaasih kurang lebih 834 KPM. Terkait labelisasi atau memberi tanda rumah penerima bansos, Aum menyebut hal tersebut perlu dilakukan.

"Bila penerima bansos taraf hidupnya berkecukupan, lalu diberi label mungkin mereka akan minder, malu sendiri, masa orang kaya masih ingin terima bansos," tegasnya.

Terkait verifikasi dan validasi data penerima bantuan, di sejumlah tempat kerap ditemukan tidak sinkronnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan non DTKS.

Baca Juga: Bantuan PIP Desy Ratnasari Kepada Yayasan Mutiara Palabuhanratu Sukabumi

"Di lapangan masih banyak penerima tidak layak, dan itu tidak hanya terjadi  di desa Padaasih saja, mungkin hampir 381 desa tidak jauh berbeda," tukasnya.

"Intinya agar bantuan tepat sasaran, saat verifikasi data Dinsos bersama TKSK ataupun pendamping sosial harus berdasarkan kondisi fakta di lingkungan penerima bansos yang betul layak dibantu," tandasnya.