Akan Diberi Label dan Cap Rumah Penerima Bansos Pemerintah

Aum berharap Pemerintah Desa turut dilibatkan dan diberikan kewenangan agar dapat mengalihkan penerima bansos berdasarkan usulan DTKS.

"Kepala desa terkadang menjadi rancu bila ada penerima bansos tidak tepat sasaran, kalau di larang langsung oleh Kades nantinya berdampak, jadi jangan asal main masukan data ke pusat tapi yang jadi penerima orang yang tidak layak mendapat bantuan," ungkap Aum.

Baca Juga: Terungkap! Kronologi dan Motif Penganiayaan Berat IRT di Cibadak Sukabumi

"Kami berharap kepala desa diberikan kewenangan untuk bisa mengalihkan penerima bantuan yang mengundurkan diri atas dampak labelisasi rumah penerima bansos. Di desa kan masih ada mitra kerja yaitu BPD, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Bila desa diberi kewenangan pasti akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat." pungkasnya.(*)