Aneh! Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Temukan Dinas Baru Serap 29 Persen Anggaran 2024

TatarMedia.ID - Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat bersama mitra kerja bidang pembangunan dan lingkungan hidup.

Dalam rapat yang digelar di Aula Dinas Perhubungan kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita kepada TatarMedia.ID mengatakan bahwa rapat kerja ini dilaksanakan selama tiga hari dan hari ini merupakan agenda raker terakhir.

Lanjut Hamzah, rapat kerja ini merupakan raker pertama Komisi II DPRD periode 2024-2029 sehingga menjadi ajang perkenalan bagi jajaran legislatif baru dengan mitra Komisi.

Baca Juga: Komisi III DPRD Evakuasi Perumda BPR dan AM-TJM Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi

Lanjut Hamzah, ada beberapa catatan penting yang harus dievaluasi bersama mitra komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi.

"Untuk menjawab visi misi Bupati (Marwan Hamami) yang sebentar lagi selesai memimpin, maka harus terjawab skala prioritas dari visi misinya selama menjabat," ungkap Hamzah, Jumat (04/10).

Yang menjadi catatan penting, sambung Hamzah, adalah perihal serapan anggaran pembangunan di tahun anggaran 2024 yang menurut Komisi II DPRD masih perlu ditingkatkan.

Baca Juga: Paripurna Anggaran Perubahan 2024 DPRD Kabupaten Sukabumi

"Memang ada salah satu mitra kerja kita yang sampai bulan ini baru melaksanakan penyerapan anggaran 29 persen, ini aneh sebetulnya, kendalanya apa, padahal sudah ada uangnya tinggal eksekusi saja selama itu mengikuti aturan," jelas politisi dari fraksi PKB.

Dengan serapan anggaran yang hanya mencapai 29 persen, Hamzah pesimis hingga akhir tahun 2024 capaian kinerja (serapan anggaran) kurang dari 50 persen.

"Apalagi jika berbicara anggaran perubahan, Desember itukan dua bulan lagi, jangankan penyerapan anggaran perubahan, yang (anggaran) murni saja belum terserap. Saya rasa sampai 50 persen pun sudah jago," sambung Dia.

Baca Juga: Pasca Disumpah Budi Azhar Siap Benahi dan Kebut Program Kerja DPRD Kabupaten Sukabumi

Hamzah menegaskan, kecilnya serapan anggaran ini akan menjadi bahan evaluasi, Komisi II akan mengkaji lebih detail hal ini di Banggar (Badan Anggaran).

"Kita akan pertanyakan detailnya, jangan sampai kejadian seperti ini lagi, kasihan masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, tapi tidak diserap anggarannya," jelasnya lagi.