UMKM Wajib Miliki NIB untuk Beli Gas Elpiji 3 Kg, Ini Penjelasan Pemerintah

TatarMedia.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan gas Elpiji 3 Kg bersubsidi.

Keputusan ini ditegaskan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, yang menyebut bahwa aturan tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi LPG lebih tepat sasaran.

"Ini bukan aturan baru, hanya mekanisme pencatatan agar subsidi LPG benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak," papar Yuliot.

Baca Juga: Tebing Keraton, Destinasi Wisata Alam yang Tak Jauh dari Pusat Kota Bandung

"NIB akan menjadi syarat utama bagi UMKM yang ingin mendapatkan LPG 3 Kg," ujar Yuliot dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

Yuliot juga menjelaskan bahwa data NIB akan digunakan untuk mendata jenis usaha UMKM serta memperkirakan kebutuhan LPG mereka setiap bulan.

"Jadi, setiap badan usaha yang membutuhkan LPG akan terdata jelas. Dengan begitu, kita bisa mengontrol jumlah distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan," jelasnya.

Baca Juga: Fakta Penemuan Kerangka Manusia di Pabuaran Sukabumi

Bahlil Lahadalia: UMKM Akan Diperlakukan Berbeda dari Rumah Tangga

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa UMKM tetap akan mendapatkan subsidi LPG 3 Kg, namun dengan perlakuan yang berbeda dibandingkan rumah tangga biasa.

Baca Juga: Dibintangi Lee Hye Ri, Ini Fakta Menarik Drakor Friendly Rivalry

"Untuk saudara-saudara UMKM, kami tetap akan berikan subsidi. Namun, aturan mainnya akan berbeda dengan rumah tangga," ujar Bahlil saat meninjau distribusi LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu (5/2/2025).

Bahlil menambahkan bahwa UMKM yang menggunakan LPG untuk operasional usaha, seperti penjual bakso, mie ayam, dan gorengan, perlu mendapatkan perlakuan khusus agar tidak terdampak kebijakan baru ini.

Baca Juga: Gas Elpiji 3 Kg Kian Langka, Berikut Solusi Menghemat Penggunaannya

"Kita tahu mereka butuh LPG untuk usaha. Oleh karena itu, mereka akan tetap mendapat subsidi, tetapi mekanismenya harus lebih tertata agar tidak ada kebocoran," tambahnya.