Jelang Retret Kepala Daerah Gelombang II, 49 Peserta Jalani Pemeriksaan Medis

TatarMedia.ID - Menjelang pelaksanaan retret gelombang kedua bagi para kepala daerah, sebanyak 49 peserta menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Sabtu (21/6/2025).

Retret tersebut dijadwalkan berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 22 hingga 26 Juni 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa meskipun para kepala daerah telah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari daerah masing-masing, BPSDM tetap melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kesiapan fisik peserta secara menyeluruh.

Baca Juga: Seskab Teddy Beberkan Momen Kunjungan Prabowo ke St. Petersburg dan Forum SPIEF Hingga Pertemuan Presiden Putin

“Seperti pada gelombang pertama, tim dokter BPSDM melakukan pengecekan ulang. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, kadar gula, kolesterol, asam urat, serta wawancara terkait kondisi kesehatan peserta,” ujar Bima dalam konferensi pers di Jakarta.

Dari hasil pemeriksaan hari itu, Bima menyebutkan bahwa 49 kepala daerah hadir dan telah diperiksa. Berdasarkan hasil evaluasi medis, lima orang diberikan tanda khusus berupa gelang merah karena memiliki riwayat kesehatan yang perlu perhatian intensif, seperti pernah menjalani operasi besar.

“Gelang merah artinya harus diawasi ketat, sedangkan lima orang lainnya memakai gelang kuning yang menandakan perlu pengawasan ringan. Sementara sisanya, sebanyak 39 peserta, dinyatakan dalam kondisi baik dan diberikan gelang biru sebagai penanda,” jelasnya.

Baca Juga: Wamenpar Ni Luh Puspa Soroti Arah Baru Pariwisata Nasional, Bukan Lagi Soal Jumlah Kunjungan

Diketahui, jumlah kepala daerah yang seharusnya mengikuti retret gelombang kedua ini sebanyak 93 orang.

Namun, enam orang di antaranya telah menyampaikan permohonan untuk tidak mengikuti kegiatan dengan alasan kesehatan yang cukup serius.

“Ada enam kepala daerah yang mengajukan dispensasi karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Setelah kami telaah, mereka diizinkan tidak ikut dan kemungkinan akan dijadwalkan pada gelombang selanjutnya,” ujar Bima Arya.