TatarMedia.ID - Presiden Joko Widodo hadiri penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bertempat di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Sukabumi Marwan Hamami bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menyaksikan penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam sambutannya, Jokowi sampaikan terimakasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan secara profesional.
Selain itu Jokowi juga mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski demikian, Presiden Jokowi menekankan bahwa WTP bukan capaian prestasi melainkan sebuah kewajiban.
"WTP bukan prestasi tetapi kewajiban setiap lembaga penyelenggara negara dalam penggunaan APBN dan APBD secara baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik" tegas Jokowi, Senin (08/07).
Baca Juga: Kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan Dinyatakan Bebas Demi Hukum
Dikesempatan yang sama, Presiden Jokowi sampaikan Geopolitik, perdagangan, perubahan Iklim serta melambatnya pertumbuhan ekonomi global.
"Ekonomi politik Indonesia sangat stabil, perekonomian tumbuh diatas 5 persen serta inflasi tetap terjaga. Agar tumbuh lebih kompetitif setara negara lain kita harus lincah cepat dan taktis serta mampu memanfaatkan peluang," ungkap Jokowi.
Lanjut Jokowi, reformasi struktural penting dilanjutkan, penyederhanaan prosedur harus terus dilakukan agar layanan lebih efektif dan berorientasi pada hasil, karena itu patut diapresiasi peran BPK yang terus berikhtiar membangun ekosistem pemeritahan yang akuntabel.
Baca Juga: Balap Motor Track Pantai di Hari Nelayan Ciwaru Sukabumi Telan Korban Jiwa
Sementara itu Kepala BPK RI, Isma Yatun dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK atas dedikasi, kinerja dan inovasi serta terobosan dalam transformasi digital, diantaranya LKJPP sebagai bagian dari LKPP merupakan langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan serta penganggaran yang terfokus dan Terintegrasi.
"Kita ketahui dinamika pengelolaan keuangan negara semakin berkembang dan penuh tantangan, karena itu membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif dan kolaboratif.