Belajar dari Penerapan UN Sebelumnya
Abdul Mukti mengaku pihaknya telah mengkaji dan berharap sistem baru yang dirancangnya akan tepat untuk mengukur hasil belajar siswa secara nasional.
Meski belum mengungkap sepenuhnya, Mendikdasmen RI itu berjanji akan adanya sistem baru dan terasa berbeda dari sebelumnya.
"Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu, termasuk kekhawatiran masyarakat," ujar Abdul Mukti.
"Nanti pada akhirnya kami memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Tunggu sampai kami umumkan," tandasnya.
Baca Juga: Strategi Rahasia Para Ahli, Ini 3 Cara Jitu Tingkatkan Penjualan di Marketplace
Ketua Komisi X DPR: Harus Benar-benar Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Gali Konsep Baru UN
Berkaca dari pemberlakukan kembali UN sebagai sistem evaluasi belajar siswa di Indonesia, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudin menyatakan pihaknya mendukung rencana dari Mendikdasmen RI.
Hetifah juga menegaskan kebijakan baru dari Abdul Mukti selaku sosok perpanjangan tangan Prabowo di bidang pendidikan Tanah Air, harus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.
Baca Juga: 5 Trik Ampuh Bikin Itinerary Anti Ribet, Liburan Jadi Lebih Santai dan Tertata
"Kebijakan ini (harus) benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," terang Hetifah kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2024.
Ketua Komisi X DPR itu juga menyoroti penerapan kembali UN jangan sampai malah membebani siswa hingga guru di sekolah.
"Bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional," sebut Hetifah.
Baca Juga: Bersiap Jadi Mahasiswa, Ini 4 Jurusan Kuliah yang Dipertimbangkan di Era Digital dan Jadi Incaran
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan menuturkan pihaknya akan memanggil Abdul Mukti selaku Mendikdasmen RI terkait wacana UN yang akan digelar tahun 2026 mendatang.
"Kami akan mengundang Mendikdasmen dan mendengar penjelasan beliau terkait rencana UN," terang Hadrian kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis, 2 Desember 2024.
"Tentu, kami juga akan menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakat," tegasnya.