TatarMedia.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti alih fungsi bantaran Sungai Bekasi yang kini bersertifikat sebagai tanah milik perorangan. Hal ini ia temukan saat meninjau proses pelebaran sungai pada Senin (10/3/2025).
Dedi mengaku terkejut melihat tanah di sepanjang sungai yang seharusnya menjadi kawasan aliran air justru berubah menjadi permukiman dengan sertifikat hak milik.
"Tadi kita mau segera ke Sungai Cikeas, tapi alat berat tidak bisa berjalan ke sana karena bibir sungai sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah," ungkapnya dalam video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.
Baca Juga: Sudah Diresmikan, Maskapai Baru Indonesia Airlines Siap Manjakan Penumpang
Akibat alih fungsi tersebut, pelebaran sungai yang diperlukan untuk mengurangi risiko banjir tak bisa dilakukan tanpa pembebasan lahan. Untuk itu, Dedi berencana menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, guna membahas tata ruang wilayah sungai Bekasi.
Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang turut hadir di lokasi menjelaskan bahwa tanah di daerah aliran sungai (DAS) awalnya merupakan milik sungai sebelum beralih menjadi kepemilikan pribadi.
Mendengar hal itu, Dedi menegaskan bahwa sertifikasi lahan di kawasan yang seharusnya tidak boleh dimiliki pribadi adalah kekeliruan. Ia meminta BPN segera mencabut sertifikat tersebut.
"Kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Cabut, karena ini jadi milik perorangan. Jangan dibiarkan. Jangan hanya ngomong soal bencana," tegasnya.
Dedi juga mengingatkan bahwa alih fungsi bantaran sungai tidak hanya soal kepemilikan lahan, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya risiko banjir di wilayah Bekasi.
Baca Juga: Buat Dedi Mulyadi Kesal, Ini Kekayaan Ade Yasin Pemberi Izin Eiger Adventure Land
"Kerugian akibat banjir lebih dari Rp3 triliun. Tahun ini adalah tahun tobat, termasuk tobat yang mensertifikatkan sungai," pungkasnya.