TatarMedia.ID - Aksi unjuk rasa yang direncanakan pada Senin, 25 Agustus 2025, di Gedung DPR RI dengan seruan "Aksi Bubarkan DPR" tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan demo di depan Gedung DPR RI tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa organisasi buruh yang dipimpinnya tidak akan berpartisipasi dalam demo "aksi bubarkan DPR" tersebut.
Baca Juga: 5 Perlengkapan Wajib Dibawa Saat Demo untuk Keamanan Pribadi
Menurutnya, ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan apa tujuan dari aksi ini membuatnya berisiko menjadi ajang provokasi dan potensi kerusuhan.
Jumhur mengingatkan bahwa tanpa kepemimpinan yang jelas, aksi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu yang justru merugikan rakyat.
Jumhur juga mengingatkan bahwa saat ini pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, tengah berfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Baca Juga: Kebanggaan Indonesia: Janice Tjen Melaju ke Babak Utama US Open 2025
Ia menilai bahwa tuntutan untuk membubarkan DPR tidak tepat sasaran, dan bisa mengalihkan perhatian dari upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan.
Seruan untuk aksi ini banyak beredar melalui platform media sosial seperti X dan WhatsApp, dengan narasi yang mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.
Namun, tidak ada informasi yang jelas mengenai siapa yang menginisiasi atau bertanggung jawab atas seruan tersebut. Hal ini menambah keraguan mengenai niat dan tujuan dari aksi yang direncanakan.
Baca Juga: Bocah Ajaib Arsenal, Max Dowman si Wonderkid 15 Tahun yang Sukses Gemparkan Premier League