TatarMedia.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, akhirnya angkat suara mengenai beredarnya meme yang menyerang dirinya dan proses hukum yang sempat digulirkan atas penyebarannya.
Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ia telah memaafkan pembuat meme tersebut, dan meminta sayap organisasi dari Partai Golkar untuk menghentikan laporan hukum yang tengah berjalan.
Bahlil Lahadalia menyebut, bahwa kritik terhadap kebijakan dirinya sebagai bagian dari dinamika demokrasi tidak menjadi masalah.
Baca Juga: Tunku Ismail Wanti-wanti: Masa Depan Sepak Bola Malaysia Terancam Sanksi FIFA
“Saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme, sudah lah saya maafkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya tidak bagus,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa ketika sudah ada pihak yang minta maaf, maka sebaiknya proses hukum dihentikan, karena menurutnya sifat manusia adalah saling memaafkan, apalagi jika sudah ada itikad baik.
"Nanti saya akan minta sudah, stop (laporan). Apalagi kalau sudah ada yang minta maaf kan. Allah saja mau memaafkan umatnya ketika dia sudah minta maaf. Apalagi kita manusia.”
Baca Juga: Resmi Rilis! iQOO Z10R 5G Jadi Versi Hemat dari Vivo V60 Lite di Pasar Indonesia
Dalam konteks ini, prosedur pelaporan dilakukan oleh sayap-organisasi Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), yang dilaporkan telah mengirimkan somasi dan melaporkan beberapa akun media sosial ke pihak kepolisian atas tuduhan penyebaran meme bernuansa menyerang pribadi dan mencemarkan nama baik.
Namun Bahlil mengatakan bahwa ia sendiri tidak mengetahui secara langsung proses pelaporan tersebut.
Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya cukup terbiasa menerima ejekan, atau serangan pribadi sejak kecil dan tidak mempermasalahkannya, selama kritik yang disampaikan bersifat kebijakan dan bukan menyerang unsur pribadi atau rasial.
Baca Juga: Kang Dedi Mulyadi Bongkar Sumber Air Aqua dari Sumur Bor, Netizen Singgung Kasus BPA 2023
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan yang ia jalankan di kementerian sesuai arahan Presiden dan konstitusi, serta bahwa perbedaan suku, agama, dan ras di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan, bukan dijadikan dasar serangan.