Perang Dagang Amerika vs China Semakin Memanas, Australia Tolak Lawan Trump

TatarMedia.ID - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs China semakin memanas hingga menjadi perbincangan hangat di dunia pasar global, Kamis (10/04/2025).

Pada Rabu 9 April 2025 kemarin, Presiden AS Donald Trump menyatakan pihaknya menunda tarif balasan atau resiprokal jilid II hingga 90 hari kepada 75 negara kecuali China.

Parahnya lagi, Donald Trump sengaja naikkan tarif menjadi 125 persen dari sebelumnya 104 persen terhadap China. Hal tersebut menimbulkan pecahnya perang dagang antara AS China.

Baca Juga: TikTok Diblokir Total di Amerika Serikat, Pengguna AS Terancam Denda Rp 81,9 Juta per Orang

Terkini, China ajak Australia sebagai mitra kerja sama untuk melawan Tarif Resiprokal Trump.

Namun, Australia justru menolak ajakan China untuk bekerja sama melawan tarif yang diteken Trump untuk Negara tirai bambu itu pada Kamis 10 April 2025.

Dilansir dari Reuters, Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles menyatakan pihaknya akan terus mendiversifikasi atau dalam konteks bisnis berarti strategi mencari keberagaman aset produk dagangannya.

Baca Juga: ASEAN Kompak Hadapi Donald Trump, Prabowo Bahas Langkah Respons AS Bersama Malaysia Singapura Filipina dan Brunei

Selain itu, Australia juga tengah berusaha mengurangi ketergantungan pada China sebagai mitra dagang terbesarnya.

"Kami tidak akan bergandengan tangan dengan China dalam hal persaingan apapun yang tengah berlangsung di dunia," tutur Richard dilansir dari Reuters Kamis (10/04).

Pernyataan Richard itu sekaligus menanggapi isu soal ajakan duta besar China agar negara-negara terdampak Tarif Resiprokal Trump 'bergandengan tangan' dalam perdagangan.

Baca Juga: Indonesia Berisiko Alami Resesi Setelah Donald Trump Berlakukan Tarif Impor Naik 32 Persen

Wakil Perdana Menteri Australia itu juga mengklaim pihaknya akan membangun ketahanan ekonominya dengan memperkuat hubungan perdagangan dengan Uni Eropa, termasuk dengan Indonesia, India, Inggris, dan Timur Tengah.

"Kami tidak melakukan hal itu. Apa yang kami lakukan adalah mengejar kepentingan nasional Australia dan mendiversifikasi perdagangan kami di seluruh dunia," tandas Richard.(*)