Redistribusi Hutan Cikepuh Warga Ciemas Sukabumi Terima Tanah dan Sertifikat Gratis

TatarMedia.ID - Pemerintah melaksanakan redistribusi lahan kawasan hutan Blok Cikepuh kepada masyarakat Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Redistribusi lahan kawasan Hutan blok Cikepuh menjadi salah satu program lanjutan penataan ruang dan lahan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jabar Selatan.

Kepala Kantor ATR-BPN Kabupaten Sukabumi, Agus Sutrisno menyatakan, dalam program ini sejumlah sertifikat telah diberikan kepada masyarakat.

Baca Juga: Redistribusi Lahan Hutan Blok Cikepuh Ciemas Percepatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat

"Kita telah bagikan sertifikat hasil redistribusi tahun 2023 yang ada di desa Waluran kecamatan Ciemas,"

"Jadi sudah kita bagikan sejumlah 238 sertifikat pada kamis (01/02) kemarin di kantor Kecamatan Ciemas, dimana program ini bukan PTSL juga bukan dari program pelepasan kawasan perum Perhutani," jelas Agus Sutrisno, Senin (05/01/2024).

Agus menegaskan pembiayaan program redistribusi adalah gratis, seluruh pembiayaan dalam program ini sudah di biayai negara.

Baca Juga: Minta Sirkuit Motor Dewi Asmara Serap Aspirasi Komunitas Motor Sukabumi

"Jadi biayanya gratis untuk yang berkaitan dengan penerbitan sertifikatnya, kalau PTSL kan sudah jelas (bayar) 150 ribu. Namun kalau ada yang harus melengkapi persyaratan seperti pemasangan patok selanjutnya bagi petani dan penggarap wajib menyiapkan anggaran, jadi untuk biaya kami tidak menentukan dan tidak miliki kapasitas, tapi berdasarkan desa atas kesepakatan seluruh warga," terang Agus Sutrisno.

Kepada awak media Kepala ATR/BPN Sukabumi menambahkan, dengan program redistribusi tanah eks kawasan hutan, dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara optimal.

Baca Juga: Indonesia Butuh Tambahan 140.000 Dokter Prabowo Siap Sekolahkan 10.000 Calon Dokter dan Tingkatkan Jumlah Fakultas Kedokteran

"Aturan luas lahan garapan disesuaikan dengan kesepakatan warga. Sehingga setelah kita berikan jaminan kepastian hukum atas tanahnya, Warga bisa mengolah sesuai kemampuan dan tentunya nanti diharapkan pula bisa meningkatkan kesejahteraan," papar Agus Sutrisno.(*)