Program Makan Bergizi Gratis, Cak Imin Minta Pemasok Jangan Main-main Soal Standar Gizi!

TatarMedia.ID - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti program makan gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil yang ditetapkan senilai Rp10.000 per anak atau ibu hamil.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.

Terkini, Cak Imin mengatakan program makan bergizi itu akan melibatkan masyarakat dan tengah disimulasikan oleh pihaknya.

"Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan," ujar Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024.

Baca Juga: Kisah Mochtar Riady Sang Pendiri Lippo Group, Filosofi Hidup yang Membawanya Menjadi Miliarder Dunia

Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut secara khusus program makan bergizi akan melibatkan kaum ibu-ibu.

"Pada akhirnya juga melibatkan sekolah, sekolah melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail, lebih terjaga," tegasnya.

Soal Hitungan Rp10 Ribu per Porsi

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin menuturkan terkait hitungan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil yang senilai ‘ceban’ atau Rp10.000 per porsi.

Menko PM itu menerangkan program tersebut masih dalam proses simulasi dan secara efektif akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025 mendatang.

Baca Juga: Prabowo Umumkan Kenaikan Upah Minimum Buruh 6,5 Persen di Tahun 2025

"Ya tentu, semua masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024), sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah," tegas Cak Imin.

Di sisi lain, Cak Imin menuturkan aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi juga akan menjadi pertimbangan pemerintah RI.