Dikhawatirkan Terganggu, Kepala BMKG Pastikan Anggaran Pengelolaan Gempa dan Tsunami Aman

Dalam Rapat Kerja (Raker) BMKG bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025), Dwikorita memastikan bahwa program pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang termasuk dalam Program Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

Dari anggaran awal Rp1,5 triliun, program MKG mengalami pemangkasan hingga Rp372 miliar. Namun, khusus untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami, BMKG tetap mempertahankan dana Rp41,9 miliar.

"Poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar itu tetap dipertahankan, termasuk program edukasi seperti sekolah lapang gempa bumi," ujar Dwikorita.

Baca Juga: Bangunan Ruko di Agrabinta Cianjur Terbakar Seluruh Barang Ludes

BMKG Tetap Beroperasi 24 Jam Nonstop

Selain memastikan keberlanjutan layanan pemantauan bencana, BMKG juga berkomitmen untuk tetap beroperasi selama 24 jam penuh dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Untuk menunjang operasional ini, BMKG mengalokasikan Rp120 miliar untuk pengelolaan jaringan komunikasi, yang sangat penting dalam penyebaran informasi cuaca dan peringatan dini bencana.

Baca Juga: Gas LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Menteri ESDM Bahlil Rencana Bentuk Badan Pengawas Khusus

"Kami harus memastikan operasional BMKG berjalan 24 jam nonstop, 7 hari dalam seminggu, sepanjang tahun," tegas Dwikorita.

"Jadi, anggaran ini dialokasikan untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG, termasuk pemantauan dan penyebaran informasi bencana," tambahnya.

Baca Juga: 6 Wartawan Bodong Ditangkap Polisi Peras Tamu Setelah Check-in di Hotel

Pemerintah Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Pelayanan Publik

Meski ada pemangkasan anggaran di berbagai sektor, pemerintah menegaskan bahwa layanan publik tidak akan terganggu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan menghilangkan 'lemak-lemak' dalam belanja APBN, bukan memangkas layanan utama.

Baca Juga: Galeri Seni di Bandung? Lawangwangi Creative Space Tempat Terbaiknya

"Efisiensi ini sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu menghilangkan pemborosan, tapi tidak mengurangi kekuatan layanan pemerintah," jelas Hasan pada Selasa (11/2/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa ada empat sektor yang tidak akan terkena pemangkasan, yaitu: