Menteri ESDM Bahlil Klaim Tak Dilibatkan Soal Diskon Listrik yang Dibatalkan Pemerintah

TatarMedia.ID – Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal batalnya pemberian stimulus diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang semula dijadwalkan berlaku pada Juni hingga Juli 2025.

Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam pembahasan maupun mendapat pemberitahuan resmi terkait rencana pemberian diskon tersebut, meski sempat diumumkan lebih dulu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Terkait diskon listrik, tanya ke pihak yang menyampaikan pertama kali. Saya dari awal sudah bilang belum ada konfirmasi dan belum tahu soal itu,” ujar Bahlil kepada awak media saat menghadiri acara di JICC Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Baca Juga: Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas, Dorong Ekonomi Inklusif

Diskon Dibatalkan, Anggaran Dialihkan ke Bantuan Subsidi Upah

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa rencana pemberian diskon tarif listrik batal direalisasikan karena proses penganggaran tidak dapat diselesaikan tepat waktu untuk bulan Juni dan Juli.

“Proses penganggaran untuk diskon listrik ternyata tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang direncanakan. Maka kami putuskan untuk tidak dijalankan,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

Ia menambahkan, anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk diskon listrik dialihkan ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), sebagai bagian dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah tahun ini.

Baca Juga: Rumah Subsidi Harus Layak dan Tak Boleh di Bawah Tipe 36, Ini Penjelasan Fahri Hamzah

Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Lewat Lima Stimulus

Dengan pembatalan diskon tarif listrik, pemerintah hanya melanjutkan lima dari enam stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada kuartal II 2025 agar tetap mendekati angka 5 persen.

Adapun lima stimulus tersebut antara lain bantuan sosial, subsidi upah, dan dukungan bagi sektor usaha tertentu.