“Kesiapannya harus sempurna sebelum bisa pindah. Misalnya ASN mau dipindah, apakah sekolah anaknya sudah siap? Rumah sakit sudah bisa beroperasi belum? Pasar dan supermarket ada atau tidak? Semua harus dihitung,” paparnya.
IKN tidak hanya membutuhkan kantor pemerintahan, tetapi juga fasilitas yang dapat menunjang kehidupan penduduknya.
Baca Juga: La Fresa Farm, Tempat Wisata Petik Strawberry Sepuasnya di Lembang
Tahapan Pembangunan IKN: Dari 2022 hingga 2029
Pembangunan IKN saat ini telah memasuki tahap kedua (2025-2029).
Tahap pertama (2022-2024) menghabiskan anggaran Rp89 triliun untuk pembangunan:
- Jalan tol
- 47 tower hunian ASN
- Fasilitas air minum dan sanitasi
- Kolam retensi
- Gedung perkantoran
Baca Juga: Tidak Jadi Hujan, Pemerintah Modifikasi Cuaca di Langit Jawa Barat
Tahap kedua (2025-2029) akan fokus pada:
- Kawasan inti pusat pemerintahan
- Gedung yudikatif dan legislatif
- Infrastruktur pendukung lainnya
Pemerintah menargetkan Presiden Prabowo mulai berkantor di IKN pada tahun 2028.
Bagaimana dengan Anggaran IKN yang Masih Diblokir?
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membenarkan bahwa anggaran pembangunan IKN masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Pidato Tegas Presiden Prabowo: Koruptor Harus Kembalikan Uang Rakyat!
“Anggarannya belum dibuka, masih berada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” kata Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Namun, pembangunan tetap berjalan karena sudah ada dana yang dialokasikan.
“Anggaran Rp48 triliun sudah dikomitmenkan untuk lima tahun ke depan. Sisanya nanti akan melibatkan investasi swasta,” tambahnya.
Baca Juga: Dinikahi Tommy Soeharto, Ini Profil Ida Iasha Sang Artis Lawas
Senada dengan itu, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghentikan pembangunan.