TatarMedia.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Jajaway, Palabuhanratu, Senin (19/05/2025)
Dalam orasinya HMI Cabang Sukabumi menyampaikan tuntutan terkait pengawasan DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap masalah ketenagakerjaan khususnya di PT Paiho.
Isu yang diangkat dalam aksi HMI kali ini adalah status kerja karyawan, jaminan sosial, dan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di PT Paiho.
Baca Juga: Apa Itu Hari Kebangkitan Nasional yang Diperingati 20 Mei? Berikut Penjelasannya
Massa aksi HMI ditemui oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi didampingi Anggota Komisi IV Ruslan Abdul Hakim, Rika Yulistina, Rahma Sakura Ramkar, dan Syarif Hidayat.
Ferry Supriyadi menyampaikan apresiasi kepada HMI Cabang Sukabumi atas aspirasi yang disampaikan.
Ferry menyampaikan permohonan maaf atas penundaan audiensi yang sebelumnya telah dijadwalkan. Menurutnya, penundaan tersebut disebabkan oleh permintaan pimpinan DPRD untuk menerima audiensi dari pihak lain.
Baca Juga: Offbid! Ini Tuntutan yang Membuat Driver Ojol Demo dan Matikan Aplikasi Massal 20 Mei
Lebih lanjut, Ferry Supriyadi menjelaskan bahwa Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi akan menerima seluruh aspirasi masyarakat.
Mengenai permasalahan ketenagakerjaan di PT Paiho, menurut Ferry isu-isu yang disoroti oleh HMI sejalan dengan temuan Komisi IV.
Ferry beberkan temuan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, diantaranya terkait praktik kerja borongan (alih daya). Menurut Ferry perusahaan alih daya mitra dengan PT Paiho diduga tidak memenuhi standar yang berlaku, seperti tidak berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) melainkan hanya CV (Commanditaire Vennootschap).
Baca Juga: Pungli! Ada Tarif Untuk Bisa Melintas Jembatan Bojongkopo Sukabumi Oknum Manfaatkan Bencana
Menyinggung soal pungutan liar, temuan Komisi IV diduga terjadi praktik pungutan yang terjadi dalam proses rekrutmen atau selama masa kerja.