TatarMedia.ID - Beberapa anggota Kabinet Merah Putih datangi kediaman Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah.
Kunjungan yang diklaim halal bihalal Lebaran itu disebut sebagai silaturahmi biasa. Namun, di tengah situasi transisi kekuasaan, langkah para menteri ini menuai respons politik.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, angkat suara merespons intensitas pertemuan sejumlah menteri Prabowo di rumah Jokowi.
Baca Juga: Intip Strategi Pendekatan Diplomatik Indonesia Hadapi Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menurut Mardani, bersilaturahmi adalah hal baik, tetapi ia memberi catatan penting soal potensi munculnya konflik kewenangan dalam pemerintahan.
Mardani Ali Sera mengisyaratkan tidak ada dua matahari kepemimpinan di Indonesia.
"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/04/2025).
Baca Juga: Perang Dagang Amerika vs China Semakin Memanas, Australia Tolak Lawan Trump
Mardani mengingatkan, saat ini pemerintahan berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu, ia berharap agar momen Lebaran tidak disalahartikan sebagai bentuk pengaruh ganda dalam pemerintahan.
"Bagaimanapun, presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi," lanjut Mardani.
Menurutnya, Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara tentu memahami hubungan personal antara para menterinya dengan Jokowi. Namun, ia tetap menekankan pentingnya menghindari kesan dualisme kekuasaan.
"Ini pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua," tuturnya.
Kunjungan sejumlah menteri ke rumah Jokowi dimulai pada Rabu malam 9 April 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji bersama keluarga menemui Jokowi.