Karyawan Sritex Terancam Tak Dapat THR Usai PHK Massal, DPR RI Desak Kepastian Hak Pekerja

Peran kurator dalam proses kepailitan Sritex juga menjadi sorotan. Nihayatul meminta agar kurator memprioritaskan hak pekerja dalam proses likuidasi aset perusahaan.

"Kami akan mengawal agar tidak ada pelanggaran hak pekerja dalam proses kepailitan ini," tegasnya.

Selain pesangon, pekerja yang terkena PHK juga berhak atas manfaat jaminan sosial seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Bupati Baru Asep Japar Tekankan ASN Kompak dan Siapkan Dokumen Pemeriksaan BPK

Dampak Besar bagi Industri Tekstil Nasional

Penutupan PT Sritex menjadi pukulan besar bagi industri tekstil nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyatakan keprihatinannya atas PHK massal yang menimpa lebih dari 10.665 karyawan.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut nasib ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini," ujar Hendry.

Menurutnya, kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi industri tekstil Indonesia. Serbuan impor dan lemahnya daya saing menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi sektor ini.

Baca Juga: Banjir Terjang Cisarua Bogor dan Jalan Raya Puncak

"Kita harus mengevaluasi daya saing industri tekstil dalam negeri dan memastikan ada kebijakan yang berpihak pada industri nasional," katanya.

Hendry juga meminta pemerintah menyiapkan program pelatihan ulang (reskilling & upskilling) bagi pekerja terdampak, agar mereka bisa terserap kembali di sektor lain atau memiliki keterampilan baru.

Baca Juga: Hari Pendengaran Sedunia, Inilah Fakta dan Larangan Dalam Menjaga Kesehatan Telinga dan Pendengaran

"Kasus Sritex harus menjadi pelajaran berharga. Kami di Komisi VII DPR RI akan terus mengawal industri nasional agar tetap mampu bersaing dan berkontribusi pada ekonomi negara," pungkasnya.