Temukan Dugaan Pemangkasan Program MBG, KPK Minta Pemerintah Semakin Ketatkan Pengawasan

TatarMedia.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi pemangkasan anggaran yang berpotensi mengurangi kualitas gizi penerima manfaat.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa pemotongan harga makanan yang seharusnya diterima peserta program telah terjadi di beberapa daerah.

"Kami menerima laporan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 hanya diberikan senilai Rp8.000. Ini berimbas pada kualitas gizi yang diterima," ujar Setyo, Jumat (7/3/2025).

Baca Juga: Investigasi Kasus Korupsi PLN, Dugaan Penyimpangan Dana Proyek PLTU

KPK menyoroti mekanisme distribusi anggaran yang masih terpusat di tingkat pusat, tetapi mengalami kendala dalam pelaksanaannya di daerah.

"Jangan sampai begitu sampai di daerah, anggarannya seperti es batu yang mencair," tegasnya.

Selain itu, KPK juga mengendus adanya perlakuan khusus dalam pemilihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga: Buat Dedi Mulyadi Kesal, Ini Kekayaan Ade Yasin Pemberi Izin Eiger Adventure Land

Beberapa penyedia layanan gizi diduga mendapatkan keuntungan eksklusif.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa perbedaan harga dalam program MBG sudah ditetapkan sejak awal berdasarkan kategori penerima manfaat dan indeks kemahalan daerah.

“Misalnya di Papua, pagu bahan baku bisa mencapai Rp59.717. Anggaran ini sifatnya at cost, jika kelebihan akan dikembalikan,” jelas Dadan, Sabtu (8/3/2025).

Baca Juga: Periode 2 Penukaran Uang Sudah Dibuka! Ini Cara Daftar Aplikasi PINTAR.BI.GO.ID

Untuk memastikan transparansi program, Badan Gizi Nasional telah meminta bimbingan dari KPK dalam pengelolaan anggaran MBG.