TatarMedia.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu lembaga yang terdampak pemangkasan anggaran dalam APBN 2025.
Pemotongan anggaran ini mencapai 50,35 persen, dari Rp2,826 triliun menjadi Rp1,423 triliun.
Sebelumnya, Istana sempat membantah kabar ini melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pada Selasa (11/2/2025).
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen," ujar Hasan.
Baca Juga: Gas LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Menteri ESDM Bahlil Rencana Bentuk Badan Pengawas Khusus
Namun, dalam Rapat Kerja BMKG bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (12/2/2025), Kepala BMKG Dwikorita Karnawati justru menegaskan pemangkasan tersebut memang terjadi.
Rincian Pemotongan Anggaran dan Alokasi Dana BMKG
Dalam rapat tersebut, Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan surat dari Menteri Keuangan.
"Sebelumnya anggaran BMKG adalah Rp2,8 triliun. Namun, setelah terkena pemotongan Rp1,4 triliun, kini hanya tersisa Rp1,4 triliun," ujar Dwikorita.
Dari total Rp1,4 triliun, dana tersebut dialokasikan untuk dua kebutuhan utama:
- Belanja pegawai: Rp847 miliar
- Operasional: Rp556 miliar
Menurut Dwikorita, meski terjadi pemotongan besar, operasional BMKG tetap harus berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk memastikan layanan publik tetap optimal.
Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Stafsus Menhan, Yuk Intip Gaji Deddy Corbuzier
Anggaran Program Operasional BMKG Turun Drastis
Sebelum pemotongan, anggaran untuk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) mencapai Rp1,5 triliun. Namun, setelah pemangkasan, dana yang tersedia hanya Rp372 miliar, yang harus dibagi ke dalam 13 sektor layanan operasional berikut:
- Pengelolaan database BMKG – Rp165 miliar
- Pengelolaan gempa bumi dan tsunami – Rp41 miliar
- Pengelolaan layanan informasi iklim terapan – Rp70 miliar
- Pengelolaan instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa – Rp5 miliar
- Pengelolaan jaringan komunikasi – Rp120 miliar
- Pengelolaan meteorologi penerbangan – Rp1 miliar
- Pengelolaan meteorologi publik – Rp1 miliar
- Pengelolaan informasi perubahan iklim – Rp15,2 miliar
- Pengelolaan seismologi teknik, geofisika potensial, dan tanda waktu – Rp8,4 miliar
- Pengelolaan meteorologi maritim – Rp1 miliar
- Pengelolaan tata kelola modifikasi cuaca – Rp3 miliar
- Pengelolaan operasional modifikasi cuaca – Rp5 miliar
- Pengembangan dan pengelolaan UPT – Rp5,6 miliar
Baca Juga: Tidak Jadi Hujan, Pemerintah Modifikasi Cuaca di Langit Jawa Barat
Dwikorita menegaskan bahwa anggaran terbesar dialokasikan untuk pengelolaan jaringan komunikasi, karena merupakan bagian vital dalam menjamin operasional BMKG.