TatarMedia.ID – Pemerintah pusat resmi melakukan pemangkasan anggaran untuk sejumlah kementerian dan lembaga negara sebagai bagian dari efisiensi belanja negara.
Pemotongan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan total penghematan mencapai Rp306,69 triliun.
Salah satu lembaga yang terdampak signifikan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1,423 triliun, atau setara dengan 50,35 persen dari anggaran awal Rp2,826 triliun.
Baca Juga: Dipotong 50 Persen, Anggaran BMKG Kini Tinggal Rp1,4 Triliun dari Rp2,8 Triliun
Kekhawatiran Turunnya Layanan BMKG Akibat Efisiensi Anggaran
Pemotongan anggaran BMKG ini memicu kekhawatiran akan berkurangnya kualitas layanan informasi kepada masyarakat, terutama dalam pemantauan bencana alam.
Dampak paling signifikan terjadi pada pemeliharaan Alat Operasional Utama (Aloptama), yang anggarannya turun hingga 71 persen.
Baca Juga: IKN Tetap Dibangun Meski Anggaran Diblokir, Ini Kata Jokowi dan Otorita IKN
BMKG sendiri memiliki sekitar 600 sensor pemantau gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sayangnya, banyak di antaranya telah melampaui batas kelayakan dan memerlukan perawatan lebih lanjut.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran berpotensi menurunkan ketepatan dan kecepatan informasi.
Baca Juga: Banjir di Tegal Merendam 2849 Rumah di Bulukumba 11 Rumah Rusak Diterjang Angin
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami bisa turun dari 90 persen menjadi 60 persen," ujarnya pada Senin (10/2/2025).
"Kecepatan informasi peringatan dini tsunami yang sebelumnya bisa dalam 3 menit, berisiko turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami juga bisa berkurang hingga 70 persen," tambahnya.
Baca Juga: Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah, BMKG Temukan 3 Bibit Siklon Tropis
Kepala BMKG Pastikan Pengelolaan Gempa dan Tsunami Tidak Terganggu
Meski ada kekhawatiran, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa layanan pemantauan gempa bumi dan tsunami tetap menjadi prioritas.