TatarMedia.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan langkah politik cepat dengan merombak Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu 17 September 2025.
Prabowo Subianto melantik sejumlah anggota kabinet baru, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga negara.
Perombakan ini dilakukan hanya sepekan setelah reshuffle kedua pada 8 September 2025, sebuah dinamika yang mencerminkan intensitas manuver Prabowo dalam menata kursi-kursi strategis pemerintahan.
Baca Juga: Alasan di Balik Pilihan Prabowo kepada Jenderal Djamari Sebagai Menko Polkam
Dalam reshuffle terbaru, Erick Thohir yang sebelumnya memimpin Kementerian BUMN resmi bergeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Posisi Menko Polhukam yang sempat kosong setelah Budi Gunawan diberhentikan, kini diisi oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Keduanya pun kini telah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Setelah Jadi Menpora, Siapa yang Akan Isi Kursi Menteri BUMN Pengganti Erick Thohir?
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Erick Thohir dan Djamari Chaniago secara serentak dalam prosesi pelantikan di Istana Negara tersebut.
Tak hanya menteri, Prabowo juga merombak sejumlah kursi wakil menteri dan kepala lembaga.
Muncul Nama Baru Purbaya Yudhi Sadewa dan Sonny Sanjaya. Purbaya menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, setelah sebelumnya sempat dilantik pada reshuffle kedua.
Baca Juga: Dilantik Jadi Kepala KSP, Muhammad Qodari Punya 176 Properti dan Kekayaan Rp261 Miliar
Posisi strategis lain yang baru terisi ialah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Kepala lembaga pun tak luput dari perubahan. Angga Raka Prabowo kini memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, sementara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP), Presiden menunjuk Sarah Sadiqa.