TatarMedia.ID - Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rakor pemberantasan korupsi terintegrasi bersama 11 Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).
Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi kali ini dihadiri Asisten Daerah, Kepala Dinas, Dirut RSUD dan Perumda, 47 Kecamatan, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sukabumi.
Inspektur di Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin kepada awak media menyebut, rakor bersama deputi pencegahan korupsi KPK sebagai bentuk program pencegahan melalui monitoring center for prevention (MCP) dan survei penilaian integritas (SPI).
Baca Juga: Roadshow Bus KPK 2024 Bersama Kepala Daerah se Jawa Barat
Dijelaskan Komarudin, MCP merupakan sebuah indikator yang ditetapkan oleh KPK, sehingga nantinya KPK bisa menilai bagaimana kondisi pencegahan di suatu daerah Kota/ kabupaten di Jawa Barat.
"Jadi tujuan dua alat ini sebagai alat mengontrol kondisi di daerah terkait dengan upaya pencegahan korupsi, itu intinya," ungkap Komarudin di Gedung Pendopo Sukabumi, Kamis (31/10).
Lebih jauh menurut Komarudin, terdapat 8 area dan 26 indikator dan 62 sub indikator dalam sistem tersebut.
Baca Juga: Inilah Nama-nama Menteri Susunan Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo - Gibran
"Delapan indikator MCP dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengawasan APIP, perizinan, optimalisasi pajak daerah, tata kelola desa dan manajemen barang milik daerah (BMD)," terangnya.
Nilai MCP kabupaten Sukabumi di tingkat nasional berada pada posisi 67,74 poin, menurut Komarudin, dasar indikator-indikator itu diperoleh dari pencapaian proses, pemenuhan dokumen setelah dilakukan evaluasi oleh KPK, dimana nanti target Desember minimal mencapai 90 poin.
"Jadi target capaian ini sebetulnya tidak hanya bulan ini saja, karena sejak triwulan pertama 2024 sampai triwulan akhir masih dalam progres. Bahkan sampai desember harus terpenuhi 90 poin. jadi kenapa belum bisa 100 persen sekarang, sebab dari nilai tersebut akan kita proses dorong agar semakin bertahap meningkat , selain itu sebetulnya dari dua alat ini akan menggambarkan area manejemen resiko tinggi," jelas Komarudin.
Baca Juga: Update MCP 2024 Aplikasi Pencegah Korupsi di Daerah Milik KPK
Komarudin memastikan inspektorat akan terus mendorong capaian kinerja seluruh organisasi perangkat daerah.
"Minggu kemarin kabupaten Sukabumi berada di peringkat tujuh dari 27 Kota Kabupaten di Jabar, semua kota/kabupaten lain terus berlomba atau saling mengejar target poin MCP dan SPI dari KPK," ungkapnya.
Artikel Terkait
Eddy Hiariej Jadi Tersangka KPK Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Kena OTT KPK
Punya Rumah di Jaksel Senilai 4 M inilah Kekayaan Abdul Gani Kasuba Gubernur Maluku Utara yang Diciduk OTT KPK
Bupati dan Anggota DPRD Berikut 2 Pengusaha Ditangkap KPK Kasus Suap Dinas PU
Kasubag Umum dan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo Diciduk KPK
Update MCP 2024 Aplikasi Pencegah Korupsi di Daerah Milik KPK
Ita Garmeita Plt Dirut Bank Jabar Syariah 3 Tahun Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK