Polemik Ijazah Jokowi, Mahfud MD : UGM Tidak Perlu Terlibat di Urusan Itu

TatarMedia.ID - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak perlu terlalu jauh terlibat dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang tengah ramai menuai sorotan.

Menurut Mahfud, sebagai lembaga resmi yang menerbitkan ijazah, peran UGM cukup sampai pada pemberian klarifikasi, bukan membela atau ikut membantah tuduhan pemalsuan.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat menjadi narasumber dalam siniar Terus Terang yang ditayangkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, dalam sesi wawancara bersama host Rizal Mustary.

Baca Juga: Jokowi Pamerkan Ijazah dari SD Sampai Kuliah, Jawab Sindiran Soal Foto dan Kacamata

"Gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Tapi nanti kita bisa bahas,” ujar Mahfud MD seperti dikutip TatarMedia.ID, Rabu (16/04/2025).

"UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsu ijazah," sambung Pakar Hukum Tata Negara.Mahfud MD.

Mahfud menekankan bahwa posisi UGM hanyalah sebagai pihak yang menerbitkan ijazah pada tahun kelulusan Jokowi, dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk spekulasi atau perdebatan yang berkembang di publik terkait keabsahan dokumen tersebut.

Baca Juga: Mengenal Siapa Hotma Sitompul, Pengacara Kondang yang Telah Menghembuskan Nafas Terakhir

Menurut Mahfud, jika publik membutuhkan penjelasan lebih lanjut, seharusnya yang bersangkutan, dalam hal ini Jokowi, yang memberikan klarifikasi.

UGM cukup menunjukkan bukti bahwa ijazah memang telah dikeluarkan oleh kampus tersebut.

"UGM tinggal mengatakan, 'loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini'. (Tinggal Jokowi) menjelaskan kepada publik kenapa kok sampai hilang dan sebagainya," ujar Mahfud.

Baca Juga: Tersangka Suap Perkara 'Vonis Lepas' Kasus Korupsi Minyak Goreng Bertambah Menjadi 8 Orang

Di sisi lain, Mahfud juga tidak mempermasalahkan apabila masyarakat terus menggali dan mempertanyakan keabsahan ijazah tersebut.

Baginya, hal itu sangatlah wajar, apalagi jika berkaitan dengan prinsip transparansi yang dijamin oleh Undang-undang.