TatarMedia.ID - Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi geruduk Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, di Jalan Siliwangi, Cikole, Sukabumi, Kamis (11/07/2024).
Tidak sendiri APINDO Kabupaten Sukabumi, hadir dalam kesempatan itu Plh Sekda Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, dan Unsur Disnakertrans.
Ketua APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno Rais, menyebut, pihaknya hadir dalam audiensi ini untuk menyoal beberapa permasalahan diantaranya pelayanan kesehatan serta tata cara penagihan iuran kepesertaan BPJS kesehatan khususnya kepada 62 perusahaan yang berada dalam naungan APINDO.
Baca Juga: Penjelasan Atas Isu Peserta BPJS Kesehatan Tidak Dilayani
Menurut Sudarno, kondisi perusahaan khususnya di sektor industri padat karya di wilayah kabupaten Sukabumi saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Permasalahan order yang masih belum optimal stabil dampak lanjutan pasca Covid-19 dan resesi ekonomi global menjadi penyebab kondisi perindustrian di Sukabumi masih terpuruk.
Dalam audiensi ini, APINDO men-trigger Pihak BPJS Kesehatan untuk lebih humanis dalam menghadapi para kliennya.
"Kami menyampaikan kepada pihak BPJS kesehatan, apabila perusahaan di Sukabumi ada persoalan kepesertaan atau apapun agar disampaikan atau dikoordinasikan secara humanis, secara dinamis,"
"Jangan ada arogansi, karena BPJS ini kan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bukan sebagai lembaga eksekutor dari aturan. Jadi bukan hanya berfungsi sebagai tukang tagih saja, tapi selayaknya BPJS kesehatan harus berkomunikasi yang lebih humanis, koordinatif dengan para pengusaha," beber Sudarno Rais kepada TatarMedia.ID di kantor BPJS kesehatan Cabang Sukabumi, Kamis (11/07).
Hal lain yang disoroti APINDO dalam audiensi kali ini adalah perihal masih banyaknya keluhan dari karyawan peserta BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang belum maksimal khususnya di rumah sakit.
Baca Juga: Tips Penting Merawat Kesehatan Mata Bagi Pengguna Gadget
"Contohnya seperti antrian panjang, kemudian bila masuk rumah sakit beralasan kamar penuh. Karyawan sebagai peserta BPJS kesehatan tidak diberikan solusi, apakah dirujuk atau dirawat di rumah sakit mana sehingga akhirnya kasihan pasiennya jadi bingung berobat mencari rumah sakit yang bisa menerima pasien BPJS kesehatan," beber Sudarno keluhkan kendala yang dihadapi karyawan.
Sudarno berharap beberapa kendala pelayanan kesehatan ini sepatutnya dikoordinasikan BPJS Kesehatan dengan faskes (fasilitas kesehatan) yang menjadi mitra mereka sehingga keluhan masyarakat ini ditanggapi secara serius.