"Secara umum sih money politic (politik uang) yang paling rawan terjadi, sebagai antisipasi Panwas harus kerja keras terutama di hari tenang, harus 24 jam diawasi, mereka (pelaku money politik) mencuri curi waktu yang mereka anggap pengawasannya lemah," tutur Erry.
Kepada TatarMedia.ID, Camat Sukaraja berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas di pesta demokrasi 5 tahunan ini.
"Kita harus sadar, bahwa calon dan pemilih itu saudara kita walau beda pilihan tapi tetap jaga persaudaraan. Kemudian kita tetap fair play sehingga kwalitas demokrasi kita bisa tetap terjaga," pungkasnya.
Baca Juga: Rekrutmen PPK di Pilkada Sukabumi 2024, Marwan Hamami : KPU Tidak Profesional
Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Kecamatan Sukaraja, Neneng Ayang Nurhasanah menyatakan ASN harus fokus menjadi pelayanan publik tidak boleh ikut serta dalam politik praktis.
"Untuk menjaga integritas mereka secara profesional bahwa dia (ASN) adalah abdi negara," ungkap wanita yang akrab disapa Ayang.
Ayang menyatakan apresiasi terhadap seluruh peserta yang telah interaktif dalam kegiatan sosialisasi ini.
Baca Juga: Marwan Hamami Hindari Duel Head To Head di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024
"Para peserta komunikatif terkait apa yang disampaikan nara sumber, pertanyaan pertanyaan peserta menjurus kepada tema yang kita bahas," tukasnya.
Disinggung terkait potensi kerawanan di wilayah Kecamatan Sukaraja, Ayang menyebut Sukaraja menjadi wilayah yang dipantau langsung Polda Jabar.
"Di wilayah Sukaraja rawannya adalah demografi, kepadatan penduduk yang heterogen dari semua kalangan ada, jadi itu salahsatu kerawanan di kita. Indeks potensi kerawanan salahsatunya adalah netralitas ASN, jadi mereka (ASN) harus memahami Undang-undang ASN karena ada sanksi pemotongan gaji 25 persen selama 6 bulan hingga 12 bulan, bahkan ada sanksi berat yaitu penurunan jabatan selama 12 bulan," tegasnya.(*)